IbM
“PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
BIDANG PENGRAJIN
DI WILAYAH SAUNG BUDAYA SUMEDANG (SABUSU)
JATINANGOR - KABUPATEN SUMEDANG”
“PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
BIDANG PENGRAJIN
DI WILAYAH SAUNG BUDAYA SUMEDANG (SABUSU)
JATINANGOR - KABUPATEN SUMEDANG”
Analisis Situasi :
Pemberdayaan sektor UMK dipandang dapat merupakan salah satu andalan dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa sektor ini merupakan bagian terbesar yang bisa bertahan menghadapi beberapa krisis ekonomi di Indonesia.
Hal ini dimungkinkan karena sektor usaha ini dalam kegiatan ekonomi masyarakat memiliki sistem tersendiri, yang dapat menjadi motor penggerak peningkatan ekonomi daerah yang dikenal dengan ekonomi kerakyatan, dengan ditunjang oleh sistem ekonomi mikro sebagai faktor pendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan.Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia, termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan (khususnya di daerah pedesaan), sudah selayaknya sektor ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno (2003) bahwa “pemberdayaan terhadap usaha mikro saat ini belum begitu terlihat, padahal lapisan ini merupakan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia dan mereka mewakili lebih dari 33 juta pelaku usaha”.
Terlebih lagi dalam menghadapi era ekonomi perdagangan bebas, dimana persaingan antar sektor usaha akan semakin meningkat pesat, sektor ini dipandang perlu untuk diberdayakan, mengingat yang akan merasakan beban paling berat akibat situasi ekonomi tersebut adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini disebabkan para pelaku usaha di sektor ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dan kelemahan.Di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatinangor, Tanjung Sari, dan Pamulihan, khususnya wilayah usaha Saung Budaya Sumedang (Sabusu), berdasarkan penelitian awal dipandang memiliki potensi besar bagi pemberdayaan sektor UMKM.
Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat di wilayah tersebut yang termasuk kategori masyarakat pengrajin di samping para petani dengan taraf hidup yang relatif rendah dan kurang stabil.
Berdasarkan data yang ada bahwa dari 45 Desa yang ada di Kecamatan Jatinangor, Tanjung Sari, dan Pamulihan rata-rata pengrajin yang ada di setiap Desa sekitar 8 pengrajin dengan jenis bahan dasar kerajin berasal dari kayu dan bambu, di samping kanvas. Hasil kerajinan mereka berupa produk yang berhubungan dengan budaya, yaitu budaya Sumedang, berupa patung kayu, senjata dari bambu, seperti anak panah atau sumpit, alat-alat musik Sunda seperti gendang, angklung, dan lain-lain, serta beberapa jenis lukisan titik-titik dan bintik dengan bahan dasar kanvas. Hasil kerajinan dimaksud di atas di samping dipasarkan di Sabusu juga dipasarkan ke beberapa tempat di Indonesia, seperti Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
Walaupun hasil kerajinan tersebut relatif baik sebagai cerminan pelestarian budaya leluhur Sumedang, namun aktivitas UMKM bidang pengrajin tersebut memiliki beberapa hambatan, seperti hambatan dalam hal proses produksi dan akses bahan baku, akses permodalan usaha, akses pasar, SDM, organisasi, dan manajerial UMKM.
Insatansi, institusi, dan perusahaan penyedia jasa bidang pelayanan keuangan di wilayah Sabusu juga sangat terbatas. Kecamatan Jatinangor, Tanjung Sari, dan Pamulihan yang terdiri dari kurang lebih 45 Desa tersebut hanya dilayani oleh 6 buah Perbankan, 3 buah Kantorpos, 16 Koperasi, 1 buah Kantor Pergadaian, serta 3 buah BMT. Jumlah tersebut dianggap masih relatif kurang dan tidak mencukupi secara optimal pemberian pelayanan bagi masyarakat di wilayh Sabusu, khususnya desa-desa dalam Kecamatan Jatinangor, Tanjung Sari, dan Pamulihan.
Posisi peran Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) sebagai lembaga pembiayaan usaha dengan pola bagi hasil, yang difasilitasi pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan UMKM selama ini, sampai saat ini baru mampu menyentuh sebagian kecil pelaku UMKM di Kecamatan Jatinangor, Tanjung Sari, dan Pamulihan dan belum dapat berperan banyak dalam mengubah jalan hidup UMKM menjadi lebih berdaya dan maju.
Hal ini dimungkinkan karena sektor usaha ini dalam kegiatan ekonomi masyarakat memiliki sistem tersendiri, yang dapat menjadi motor penggerak peningkatan ekonomi daerah yang dikenal dengan ekonomi kerakyatan, dengan ditunjang oleh sistem ekonomi mikro sebagai faktor pendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan.Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia, termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan (khususnya di daerah pedesaan), sudah selayaknya sektor ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno (2003) bahwa “pemberdayaan terhadap usaha mikro saat ini belum begitu terlihat, padahal lapisan ini merupakan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia dan mereka mewakili lebih dari 33 juta pelaku usaha”.
Terlebih lagi dalam menghadapi era ekonomi perdagangan bebas, dimana persaingan antar sektor usaha akan semakin meningkat pesat, sektor ini dipandang perlu untuk diberdayakan, mengingat yang akan merasakan beban paling berat akibat situasi ekonomi tersebut adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini disebabkan para pelaku usaha di sektor ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dan kelemahan.Di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatinangor, Tanjung Sari, dan Pamulihan, khususnya wilayah usaha Saung Budaya Sumedang (Sabusu), berdasarkan penelitian awal dipandang memiliki potensi besar bagi pemberdayaan sektor UMKM.
Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat di wilayah tersebut yang termasuk kategori masyarakat pengrajin di samping para petani dengan taraf hidup yang relatif rendah dan kurang stabil.
Berdasarkan data yang ada bahwa dari 45 Desa yang ada di Kecamatan Jatinangor, Tanjung Sari, dan Pamulihan rata-rata pengrajin yang ada di setiap Desa sekitar 8 pengrajin dengan jenis bahan dasar kerajin berasal dari kayu dan bambu, di samping kanvas. Hasil kerajinan mereka berupa produk yang berhubungan dengan budaya, yaitu budaya Sumedang, berupa patung kayu, senjata dari bambu, seperti anak panah atau sumpit, alat-alat musik Sunda seperti gendang, angklung, dan lain-lain, serta beberapa jenis lukisan titik-titik dan bintik dengan bahan dasar kanvas. Hasil kerajinan dimaksud di atas di samping dipasarkan di Sabusu juga dipasarkan ke beberapa tempat di Indonesia, seperti Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
Walaupun hasil kerajinan tersebut relatif baik sebagai cerminan pelestarian budaya leluhur Sumedang, namun aktivitas UMKM bidang pengrajin tersebut memiliki beberapa hambatan, seperti hambatan dalam hal proses produksi dan akses bahan baku, akses permodalan usaha, akses pasar, SDM, organisasi, dan manajerial UMKM.
Insatansi, institusi, dan perusahaan penyedia jasa bidang pelayanan keuangan di wilayah Sabusu juga sangat terbatas. Kecamatan Jatinangor, Tanjung Sari, dan Pamulihan yang terdiri dari kurang lebih 45 Desa tersebut hanya dilayani oleh 6 buah Perbankan, 3 buah Kantorpos, 16 Koperasi, 1 buah Kantor Pergadaian, serta 3 buah BMT. Jumlah tersebut dianggap masih relatif kurang dan tidak mencukupi secara optimal pemberian pelayanan bagi masyarakat di wilayh Sabusu, khususnya desa-desa dalam Kecamatan Jatinangor, Tanjung Sari, dan Pamulihan.
Posisi peran Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) sebagai lembaga pembiayaan usaha dengan pola bagi hasil, yang difasilitasi pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan UMKM selama ini, sampai saat ini baru mampu menyentuh sebagian kecil pelaku UMKM di Kecamatan Jatinangor, Tanjung Sari, dan Pamulihan dan belum dapat berperan banyak dalam mengubah jalan hidup UMKM menjadi lebih berdaya dan maju.
Oleh :
Imam Kambali, SE., MM : ikbali@yahoo.com
dan
Kanaidi, SE., M.Si : kana_ati@yahoo.com atau kanaidi@poltekpos.ac.id
Butuh Artikel/Jurnal lainnya ?, click di :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar